MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

 PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

KELAS AKUNTANSI-G

TAHUN AKADEMIK 2015-2016

NAMA KELOMPOK:

1.            ANINDYA NURFITRIJANI      (14430159)

2.            NANDA PUTRI DEVI              (14430162)

3.            SITI OKTAVIANTI M. P.        (14430174)

4.            CHINDY BELLA CHINTHYA   (14430175)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga saya berhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul “PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU”.

                Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi, diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua, bagaimana kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu.

                Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat membangun , selalu saya harapkan demi lebih baiknya makalah ini.

                Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita.

                                                                      Surabaya, 06 Juni 2015

                                                                    Tim Penyusun

DAFTAR ISI

NAMA KELOMPOK………………………………………….…………………………………………………..…i

KATA PENGANTAR………..………………………………..…………………………………………………….ii

DAFTAR ISI…………………….……………………………………….……………………………………………iii

BAB I PENDAHULUAN:

A. LATAR BELAKANG……….…………………………………………………………………….……..………1

B. RUMUSAN MASALAH….…………………………………………………………………….……………..1

C. TUJUAN……….…………………………………………………………………………………….…………….2

BAB II PEMBAHASAN:

1. Kebijakan Ekonomi Orde Baru………………………………………………………………………….3

2. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri………………………………………………………………….6

3. Kebijakan Pembangunan Orde Baru…………………………………………………………………7

4. Swasembada Pangan………………………………………………………………………………………11

5. Krisis Ekonomi/Krisis Moneter………………………………………………………………………..13

BAB III PENUTUP:

A. KESIMPULAN……………………………………………………………………….…………………..……14

B. SARAN………………………………………………………………………..………..……………………….14

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………….…………..16

BAB I PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Setelah Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.

B.  RUMUSAN MASALAH

1.     Kebijakan ekonomi pada masa orde baru?

2.     Kebijakan perdagangan luar negeri pada masa orde baru?

3.     Kebijakan pembangunan pada masa orde baru? Kenapa Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan?

4.     Swasembada pangan pada masa orde baru? Kenapa produksi beras di Indonesia dulu sering diimpor ke Negara lain?

5.     Krisis ekonomi pada masa orde baru?

C.  TUJUAN

Dengan dibuatnya makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan yaitu, dapat mempelajari dan memahami perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi dan sekaligus mengerjakan tugas yang diberikan dosen mata kuliah perekonomian Indonesia yang kami hormati.

Semoga makalah yang kami buat dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB II PEMBAHASAN

1.     Kebijakan Ekonomi Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Penataan Kehidupan Ekonomi, yaitu:

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:

a. Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966.

b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, programstabilisasi dan rehabilitasi.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah:
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan ekonomi.
2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Penyebab terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:

1. Rendahnya penerimaan negara.

2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.

3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.

4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.

5. Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara,yaitu:

a. Mengadakan operasi pajak.

b.Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

c. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.

d. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :
-  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
- Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
- Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
- Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :

•      Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

•      Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

•      Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

•      Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

•      Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

•      Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

•      Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

•      Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.

2.     Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Politik luar negeri era Soeharto memiliki peranan besar dalam sistem perekonomian Indonesia. Soeharto membuka jalur perdagangan internasional sehingga banyak investor dari luar yang masuk dan berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, rakyat merasakan dampak positif dari berjalannya politik luar negeri yang dijalankan Soeharto. Rakyat menjadi makmur tanpa kekurangan sandang pangan. Di satu sisi negatif, meskipun memang perekonomian bersangsur-angsur membaik, akan tetapi justru menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin terlihat semakin kontras. Tujuan adanya investor asing adalah untuk menstabilkan perekonomian. Akan tetapi justru hal tersebut menjadi kerugian bagi Indonesia dikarenakan ketika $1 US masuk, Indonesia sesungguhnya memberi investor sebesar $4 US. Akibatnya muncul berbagai pergolakan dalam negeri.

Jalur Perdagangan Luar Negeri/Internasional

3.     Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

2. Kerja Sama Luar Negeri

3. Pembangunan Nasional

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
1) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun

2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

•      Tujuan Pelita I       :

       Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

•      Sasaran Pelita I     :

      Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

•      Titik Berat Pelita I   :

      Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar    keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

      Isi Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut.

•      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

•      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

•      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri.

Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Dalam bidang ekonomi Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan karena semasa pemerintahannya perekonomian Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan Dirjen Food A. Organization (FAO) Mr.Edouard Saouma memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia dalam berswasembada beras. Prestasi ini tidak lain dikarenakan kebijakan politik saat itu (Era Soeharto) memang diarahkan pada stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi.

4.     Swasembada Pangan

Pengertian swasembada pangan ini sesuai atau berpacu pada landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 1 Ayat 17, konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia adalah bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam UU RI No. 7 tahun 1996 yang mengadopsi FAO (Food Association Organization), didapat 5 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu :
1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan
3. Fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun
4. Aksesibilitas / keterjangkauan terhadap pangan
5. Kualitas / keamanan pangan

Pada tahun 1980-an di Indonesia pernah mencapai swasembada pangan, walaupun itu hanya untuk swasembada beras. Namun di era reformasi seperti sekarang ini, dalam dunia perekonomian sudah tercampur oleh warna sosial politik dan faktor – faktor lain sehingga membuat kebijakan swasembada pangan mulai terabaikan. Akibatnya sampai saat ini pun swasembada pangan di Indonesia masih belum tercapai. Mengapa belum tercapai, karena dilihat dari kondisi dan fakta – fakta yang terjadi saat ini, seperti pemerintah yang masih membuka jalur impor. Selain itu saat ini bisa dikatakan bahwa politik anggaran pemerintah tidak memihak sektor pertanian.

Tidak tercapainya swasembada pangan juga karena beberapa faktor – faktor hambatan, seperti kurangnya lahan pertanian karena pembuatan gedung – gedung yang lebih meluas, produk luar yang notabenenya lebih baik, benih yang kurang berkualitas, berkurangnya para petani, tidak menentunya cuaca serta harga pupuk yang semakin mahal, dan masih banyak faktor lainnya. Namun sebenarnya pada kenyataannya untuk beras sendiri sudah hampir swasembada, namun pemerintah masih saja membuka jalur impor. Menanggapi itu semua, jika Indonesia ingin swasembada pangan, pemerintahnya terlebih dahulu harus lebih memperhatikan kesejahteraan para petani. Pemerintah juga harus memperluas lahan pertanian di Indonesia. Namun, untuk mencapai swasembada bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus sambil membantu. Untuk masyarakatnya sendiri harus bisa mendukung produksi dalam negeri, dan jangan terlalu berpihak pada barang impor. Selain itu sebagai masyarakat Indonesia harus puas dengan kualitas produk sendiri, ini juga bisa dijadikan untuk kesejahteraan petani. Sebagai masyarakat kita harus selalu mendukung, mengkoreksi, dan membenahi produksi dalam negeri sendiri.

5.     Krisis Ekonomi/Krisis Moneter

Krisis Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.

Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar. 

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pengimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhirnya pada saat itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.

SARAN

Perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun individu.

Sejak orde lama hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer secara terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di beberapa daerah. Beberapa kasus dalam Pilkada yang sempat terekam oleh media menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi. Sebenarnya penguatan atau ”penaklukan” birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.

Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://sistem-pemerintahan-orde-baru.html

http://lahirnya-reformasi-dan-jatuhnya-masa.html

http://shentiald.blogspot.com/2013/12/makalah-indonesia-pada-masa-orde-baru.html

http://moze91.wordpress.com/2010/10/27/politik-luar-negeri-republik-indonesia-era-soeharto/

http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html

http://arikhamid.wordpress.com/tag/kebijakan-ekonomi-orde-baru/

http://latipahrabbani3103.wordpress.com/2014/06/27/kebijakan-swasembada-pangan/